- Forum ini diharapkan dapat menjadi katalisator penerapan pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur guna mencapai pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
- Skema pembiayaan kreatif dalam penyediaan infrastruktur diperlukan agar dapat mengakomodasi kebutuhan pemerintah dan swasta, sehingga tidak bergantung pada anggaran pemerintah.
- Pembiayaan kreatif akan membawa banyak manfaat kepada pemerintah dan badan usaha, serta masyarakat karena terpenuhinya pelayanan masyarakat yang optimal dan penanganan masalah yang dapat terselesaikan dengan cepat.
- Dukungan dan strategi dari pemerintah maupun badan usaha, kesiapan ekosistem Indonesia diperlukan agar pembiayaan infrastruktur kreatif dapat keberlanjutan.
JAKARTA, 9 Desember 2022. EY Indonesia menyelenggarakan forum diskusi publik bertajuk “Unlocking the Potential of Creative Infrastructure Financing Towards Indonesia’s Sustainable Development”. Diselenggarakan pada 8 Desember 2022 di The Westin Jakarta, acara ini dihadiri oleh ratusan pemangku kepentingan dengan latar belakang pemerintah, BUMN, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang infrastruktur dari dalam maupun luar negeri.
Jajaran pembicara dalam forum diskusi ini yaitu Suminto Sastrosuwito, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Otto Ardianto, Penasihat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Andre Permana, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Arief Nasrudin, Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya, Juris Tobing, Direktur Proyek Penyelenggaraan FPSA Wilayah Layanan Timur dan Selatan Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dan Sahala Situmorang, Partner, Strategy and Transactions, PT Ernst & Young Indonesia
Forum ini dibuka oleh Peter Surja, EY Indonesia Country Managing Partner. Dalam sambutannya, Peter menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah berfokus pada pembangungan infrastruktur. Hal ini terbukti dari pencapaian proyek-proyek infrastruktur yang berhasil dijalankan oleh pihak Pemerintah, termasuk diantaranya pengembangan Ibu Kota Negara atau IKN.
Peter menambahkan:
“Forum Diskusi Publik ini diharapkan dapat menjadi katalisator penerapan pembiayaan kreatif dalam rangka pendanaan infrastruktur untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.”
Menyangkut kebutuhan pembiayaan kreatif dalam pemenuhan anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia, Sahala menyoroti bahwa nilai investasi sektor infrastruktur di diperkirakan naik sekitar 15,5% setiap tahunnya. Namun, di sisi lain, beberapa tahun ini anggaran infrastruktur pemerintah relatif stagnan dan menurun sehingga peran swasta dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan investasi. Swasta masih membutuhkan skema pembiayaan kreatif dari pemerintah untuk berpartisipasi.
Sahala menyatakan:
“Pembiayaan kreatif adalah skema pembiayaan alternatif yang mengakomodasi kebutuhan Pemerintah dan swasta dan tidak bergantung pada APBN yang terdiri dari beberapa opsi, seperti bundling aset eksisting dan baru, blended finance, joint venture, dan relay financing.”
Manfaat para pihak yang terlibat dalam kesuksesan pembangunan proyek infrastruktur melalui pembiayaan kreatif juga perlu diperhatikan. Misalnya, pemerintah akan terbantu dengan adanya pembagian risiko, peringanan beban fiskal pemerintah, knowledge transfer, dan pelayanan kepada masyarakat yang juga tercapai, sedangkan dari pihak badan usaha pastinya akan mendapatkan kepastian usaha, perizinan, insentif, dan kelayakan keuangan. Kolaborasi kedua pihak ini tentunya akan membawa manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Sahala juga menekankan:
“Masyarakat pastinya akan mendapat pelayanan infrastruktur yang optimal, dan penanganan masalah dengan cepat, sehingga memang perlu dipertimbangkan manfaat bagi semua pihak dalam menyiapkan, membangun, dan melaksanakan proyek infrastruktur.”
Studi kasus penerapan pembiayaan kreatif dalam pembiayaan infrastruktur
Para pembicara memaparkan tiga proyek infrastruktur yang telah berhasil menggunakan skema pembiayaan kreatif, yaitu pengembangan Proyek Fasilitas Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Proving Ground Bekasi yang dikembangkan dengan skema kerja sama Pemerintah, Badan Usaha dan Kemenhub sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Kemenkeu bertindak sebagai regulator yang memberikan persetujuan penggunaan mekanisme pembayaran availability payment pada proyek, serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang telah memberikan fasilitas Project Development Facility (PDF) dan penjaminan pada proyek.
Proyek ketiga adalah proyek penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) Wilayah Layanan Timur dan Selatan DKI Jakarta yang menggunakan skema kerja sama investasi/pendayagunaan ekuitas (joint venture). Proyek ini dijalankan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan didukung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui penugasan kepada BUMD serta proyek kerja sama penyelenggaraan SPAM DKI Jakarta melalui skema pembiayaan bundling yang dilakukan oleh Perumda PAM JAYA dan didukung oleh Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemprov DKI Jakarta.
Mengeksplorasi potensi pembiayaan kreatif menuju pembangunan berkelanjutan
Dimoderatori oleh Setio Prabowo, EY Infrastructure Advisory Associate Partner, para panelis dalam forum diskusi ini menyimpulkan bahwa Indonesia harus membangun ekosistem infrastruktur untuk membuka potensi pembiayaan kreatif yang ada saat ini. Partisipasi berbagai pihak dalam penerapan pembiayaan infrastruktur kreatif sangat penting bagi keberhasilan rencana pembangunan berkelanjutan infrastruktur Indonesia. Dengan demikian, pembiayaan infrastruktur yang kreatif dapat mendukung kemitraan publik-badan usaha melalui penerapan kombinasi skema pembiayaan yang tepat yang perlu disesuaikan dengan masing-masing proyek dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan sektor publik dan badan usaha.
Sahala menyimpulkan, pembiayaan infrastruktur kreatif memerlukan kombinasi skema pembiayaan yang tepat dengan penyesuaian terhadap karakteristik tiap proyek, serta ditujukan untuk mengakomodasi baik kepentingan swasta maupun publik.
Notes to Editors
About EY
EY exists to build a better working world, helping create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets .
Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform, and operate.
Working across assurance, consulting, law, strategy, tax, and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.
EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.
This news release has been issued by PT Ernst & Young Indonesia, a member of the global EY organization.